Gultom
Cara Menghitung Iuran Bpjs Kesehatan Perusahaan – Sebagai perusahaan, Anda harus memastikan kesejahteraan setiap karyawan untuk melindungi perusahaan. Salah satu cara untuk menjamin kesejahteraan setiap pegawai adalah dengan memberikan manfaat BPJS. Nah, tunjangan BPJS ini terdiri dari dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Banyak perusahaan besar memahami fasilitas ini. Namun, sebagian masyarakat belum memahami cara menghitung manfaat BPJS.
BPJS atau Badan Keamanan Umum sendiri merupakan lembaga yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola program keamanan bagi masyarakat Indonesia. Pendaftaran BPJS dapat dilakukan secara fisik. Namun, untuk perusahaan seperti milik Anda, Anda harus mendaftar untuk karyawan. Padahal, manfaat BPJS dari perusahaan ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Setelah itu, bagaimana program dan bagaimana sebenarnya manfaat BPJS dihitung?
Cara Menghitung Iuran Bpjs Kesehatan Perusahaan
Menjamin kesejahteraan karyawannya merupakan salah satu kewajiban perusahaan bagi kehidupan perusahaan. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan pegawai untuk manfaat BPJS. Ketentuan yang berkaitan dengan BPJS diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan turunannya. Namun, struktur umum BPJS terkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
Jenis Kepesertaan Bpjs Kesehatan Dan Besaran Iurannya
Padahal, apakah wajib bagi perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS? Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Keamanan Umum menjawab pertanyaan tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pemberi kerja harus mendaftarkan pekerjanya dan dirinya sebagai peserta BPJS dalam skema yang diikutinya.
Program Jamsostek sendiri terdiri dari dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Kerja. Beberapa perusahaan hanya mengikutsertakan karyawannya dalam jaminan BPJS, begitu pula sebaliknya. Ada juga sejumlah perusahaan besar yang mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Apakah setiap karyawan wajib mendaftar?
Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Pegawai. Ternyata pada ayat 2 ayat (3) disebutkan bahwa tidak semua pegawai wajib, kecuali yang memenuhi kriteria. Jika Anda memiliki 10 karyawan atau lebih dan/atau membayar upah minimum Rp 1.000.000 per bulan, Anda wajib mendaftar.
Setelah sedikit memahami tentang BPJS kesehatan dan peraturan ketenagakerjaan, kita bisa lanjut ke bagian cara menghitung manfaat BPJS kesehatan. Aturan terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan memang sudah berubah. Pengaturan tentang iuran diatur dalam paragraf 31 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
Berapa Iuran Bpjs Kesehatan 2022 Dan Cara Cek Tagihan Iuran Bpjs
Untuk perusahaan atau perusahaan swasta lainnya, strukturnya berbeda dengan instansi pemerintah. Cara menghitung besaran iuran BPJS Kesehatan sangat sederhana. Berikut adalah ketentuan dasar tentang cara penghitungan manfaat kesehatan BPJS bagi karyawan:
Untuk lebih memahami cara penghitungan manfaat BPJS kesehatan, berikut adalah contoh penghitungan iuran BPJS kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan.
Bejo Baggett adalah karyawan di PT Inspirasi Aksaara Digital dengan gaji RP. 6.000.000. Bejo Baggett meninggalkan seorang istri dan dua anaknya. Lalu, bagaimana penghitungan tunjangan BPJS kesehatan untuk Bejo Baggett dan keluarganya?
Anda bisa menyesuaikan cara penghitungan jaminan kesehatan BPJS di atas dengan gaji setiap karyawan di perusahaan Anda. Jika karyawan memiliki anggota keluarga selain yang ditanggung oleh perusahaan, karyawan tersebut dapat membayar iurannya sendiri. Namun, perusahaan juga dapat membantu membayar anggota keluarga lainnya. Jika demikian, Anda dapat meminta surat kuasa dari pemberi kerja untuk mentransfer kuasa pembayaran.
Cara Daftar Antrian Online Bpjs Kesehatan Online
Selain BPJS Kesehatan, perusahaan juga harus membayar BPJS Ketenagakerjaan. Aturan terkait BPJS Ketenagakerjaan sudah tertuang dalam beberapa aturan dan ketentuan yang bisa Anda lihat di website resmi BPJS Ketenagkarjan. Jika Anda ingin mengetahui cara penghitungan Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa menemukannya di sini.
Sebagaimana dijelaskan pada bagian Peraturan tentang penghitungan manfaat BPJS, setiap pemberi kerja atau perusahaan wajib memberikan manfaat BPJS. Artinya, perusahaan yang tidak mematuhi aturan akan dikenakan sanksi. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa pemberi kerja atau perusahaan yang tidak memberikan manfaat BPJS dikenakan sanksi administratif. Jadi, apa batasan administratifnya? Pasal 17 Ayat (2) menjelaskan sanksi administratif karena tidak sepenuhnya memberikan manfaat BPJS sebagai berikut:
Undang-undang yang berkaitan dengan penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak memberikan manfaat BPJS diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Hal tersebut dapat Anda pelajari dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Kepada Pegawai Selain Penyelenggara Negara dan Semua Selain Pembantu Pemberi Kerja, Pemberi Kerja dan Penerima Jaminan Sosial.
Mengetahui Bpjs Karyawan Sebagai Benefit Yang Wajib Diberikan Perusahaan
Sebagai perusahaan atau pemilik bisnis, sudah menjadi kewajiban Anda untuk memastikan kesejahteraan setiap karyawan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu cara untuk memastikan fasilitas ini adalah dengan memberikan manfaat kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Cara menghitung pemulihan BPJS juga sangat sederhana. Anda dapat merujuk pada contoh yang disajikan di atas.
Selain BPJS Kesehatan, Anda juga diharuskan memberikan manfaat BPJS ketenagakerjaan dengan banyak program di dalamnya. Penting bagi Anda untuk mengetahui tata cara menghitung manfaat BPJS. Sehingga nantinya dapat terhindar dari pembatasan administratif yang dikeluarkan oleh BPJS dan Pemerintah.
Agar perusahaan Anda bisa berjalan dengan lancar, selain memberikan benefit, Anda juga bisa menggunakan aplikasi presensi online yang sangat membantu Anda dalam memonitoring karyawan. Banyak Fitur Aplikasi Kehadiran Online
Lebih dari yang bisa Anda rasakan manfaatnya. Dari kesejahteraan karyawan hingga manajemen karyawan yang efektif, selalu tingkatkan perusahaan Anda.
Appsensi, Aplikasi Perhitungan Bpjs Ketenagakerjaan Terbaik
Harga BBM naik, jangan panik dan coba-coba
Pemasaran dan Penjualan: Konsep dan strategi pemasaran yang tepat dapat mengubah prospek menjadi pelanggan setia.
5 Contoh Surat Pengunduran Diri Profesional Inilah hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat pengunduran diri dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Besarnya potongan disesuaikan dengan besarnya upah yang diperoleh karyawan.
Meskipun gaji Anda harus dipotong untuk keperluan pembayaran BPJS, Anda dapat menariknya nanti saat Anda menganggur atau setengah menganggur.
Cara Mengaktifkan Bpjs Kesehatan Yang Sudah Non Aktif
Kemudian, ada selisih jumlah ini yang disesuaikan dengan besaran gaji yang diterima. Bagi yang tertarik dengan perhitungan BPJS Ketenagakerjaan, saya akan menjawabnya disini.
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sejak akhir tahun 2019 adalah badan hukum publik yang memberikan perlindungan kepada pekerja untuk mengatasi risiko sosial tertentu yang ditimbulkan oleh pekerja dan hubungan kerja yang bertanggung jawab.
BPJS awalnya bernama Aiki Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan dikelola oleh PT Jamsostek (Persero). Sesuai undang-undang no. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak 1 Januari 2014.
Berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang semula bernama Jamsostek, BPJS Kesehatan yang semula bernama Askes dan keduanya tergabung dalam Satuan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dibuka pada 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan, sudah bekerja sejak 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS ketenagakerjaan aktif mulai 1 Januari 2013. Juli 2015.
Sipp Online: Cara Serta Panduan Pengisiannya!
BPJS memiliki 4 (empat) layanan bagi masyarakat Indonesia, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Ketenagakerjaan (JKK), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). Di antara semua layanan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS membagi pembayaran menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan dan perorangan. Berikut rincian empat layanan BPJS Ketenagakerjaan:
Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK Ketenagakerjaan merupakan bagian dari BPJS yang dibayar penuh oleh perusahaan dan penilaian besarnya akan ditinjau setiap dua tahun sekali. Berikut ini adalah kisaran harga Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):
Manfaat kematian atau JKM juga ditanggung oleh perusahaan dan asuransi kecelakaan kerja. Perbedaannya terletak pada jumlah yang harus dibayar perusahaan, yaitu 0,3% dari gaji bulanan. Penilaian dilakukan setiap 2 tahun sekali yang disesuaikan dengan upah minimum di masing-masing daerah.
Jaminan Hari Tua atau JHT berbeda dari dua layanan BPJS ketenagakerjaan sebelumnya dalam hal pembayaran JHT dua arah. Jumlah yang dibayarkan per bulan adalah 5,7% dengan penjelasan 3,7% dibayarkan oleh perusahaan dan sisanya dibayarkan melalui gaji yang diterima karyawan setiap bulan.
Cara Menghitung Tunjangan Bpjs, Jangan Sampai Keliru
Seperti Jaminan Sosial (JHT) yang dibayarkan oleh kedua belah pihak, Jaminan Pensiun atau JP juga dibayarkan oleh kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan yang bersangkutan. Dari 3% yang harus dibayar, perusahaan memiliki 2% dan karyawan yang bersangkutan memiliki 1% dari gaji bulanan.
BPS Ketenagakerjaan memiliki banyak manfaat bagi pesertanya yang didistribusikan berdasarkan pilihan layanan. Apa manfaat ini? Berikut rinciannya:
Bagi Anda yang telah memilih layanan jaminan hari tua BPJS, manfaat yang akan Anda peroleh berupa uang tunai dari akumulasi iuran BPJS Ketenagakerjaan yang telah Anda bayarkan beserta bunga berkelanjutan Anda.
BPJS ini bisa Anda berikan saat pensiun. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan BPJS JHT yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 60 Tahun 2015. Berikut persyaratan pencairan Dana JHT BPJS:
Dasar Perhitungan Bpjs Kesehatan Karyawan
Bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawai atau pegawainya ke BPJS Ketenagkarjan akan dikenakan sanksi. Juga bagi peserta yang tidak membayar atau menerima iuran BPJS Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan, sanksi yang diberikan diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 86 Tahun 2003 yang memuat tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap karyawan.
Saat ini bagi yang tidak membayar iuran ketenagakerjaan PBJS akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU No. 2. 24 tahun dengan hukuman penjara maksimal delapan atau sembilan tahun